Belum Ekonomis, Tender 11 Ruas Tol Menggantung

Jakarta - Rencana Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menggelar tender 11 ruas jalan tol belum dapat terealisasi dalam waktu dekat ini.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Nurdin Manurung kepada detikcom di kantor BPJT, Jakarta, Rabu, (8/4/2009)

Nurdin menuturkan, 11 ruas jalan tersebut belum bisa ditender karena kelayakan finansial yang masih di bawah 16%. Akibatnya para investor belum berani untuk ikut serta dalam tender pembangunan jalan tol tersebut.

"Sementara ini masih evaluasi, karena secara finansial kelayakannya masih di bawah 16%," ujar Nurdin.

Kelayakan finansial adalah tolak ukur sejauh mana jalan tol tersebut dapat memberikan keuntungan secara ekonomis, apabila telah dioperasikan.

Tingkat kelayakan finansial tiap-tiap jalan tol pastinya tidak selalu sama. Nantinya, ruas jalan tol yang kelayakan ekonominya sudah memenuhi syarat, yakni di atas 16% dan juga dianggap akan memberikan keuntungan pada investor, pengerjaannya akan diserahkan pada swasta.

Ke-11 ruas jalan tol tersebut adalah, Medan-Binjai (15,8 km), Medan-Tebing Tinggi (60 km), Soreang-PAsir Koja (15 km), Cileunyi-Sumedang (25 km, Palembang-Indralaya (22 km), Pekanbaru-Dumai (40 km), Tegi Neneg-babatan (51 km), Serangan-Tanjung Benoa (7,5 km), Pandaan-Malang (37 km), Sukabumi Ciranjang (31 km)dan Manado-Bitung (46 km).

Minta Dukungan Pemerintah

Agar proses tender 11 ruas jalan tol itu lancar, BPJ pun meminta dukungan pemerintah.

Kendalanya karena masih adanya beberapa ruas dari 11 Ruas Jalan Tol yang belum layak secara finansial untuk ditenderkan, sehingga untuk merealisasikan tendernya, dibutuhkan sunk cost, yakni biaya investasi yang hilang sebagai bentuk dukungan pemerintah sehingga ruas jalan tol tersebut layak secara finansial.

"Sebenarnya sudah bisa diproses apabila ada dukungan dari pemerintah, melalui Departement Keuangan," ujarnya.

Karenanya, Nurdin berharap, ruas jalan tol yang dianggap tidak layak secara finansial sehingga tidak menarik minat para investor, dapat di ambil alih pendanaan awalnya oleh pemerintah, sehingga jalan tol tersebut layak secara finansial.

Program tersebut dianggap menguntungkan, dibanding harus menanggung seluruh biaya investasi pada ruas yang tidak menguntungkan tersebut.

Karenanya, masih menurut Nurdin, sampai saat ini pihaknya hanya bisa melakukan evaluasi terhadap ke 11 ruas jalan tol tersebut, agar kedepannya menjadi lebih baik, sehingga dapat menarik minat investor untu mengerjakannya.
(bgj/lih)