JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempertimbangkan untuk mengubah jalur monorel yang saat ini terbengkalai menjadi jalur busway melayang.
Deputi Industri, Perdagangan dan Transportasi DKI Jakarta Soetanto Soehodo mengatakan, alternatif lain untuk tiang monorel yang saat ini terbengkalai yaitu dengan mengubahnya menjadi jalur busway.
Menurutnya, opsi ini merupakan pilihan terbaik karena secara investasi akan lebih murah dan lebih layak dibanding melanjutkan proyek monorel yang kapasitas angkutnya lebih kecil.
Menurut dia, jalur busway melayang justru lebih efisien dibanding jalur sekarang, lantaran jalur khusus busway saat ini masih berbagi dengan pengguna jalan lain. Namun, kata dia, jika akan dijadikan jalur busway maka desain rentang jalurnya harus diperlebar dibanding peruntukan untuk monorel.
"Harus dilakukan kajian ulang. Perhitungan saya, rentangnya harus diperlebar jadi 3-3,5 meter," ungkap dia di Jakarta, Senin (27/4/2009).
Selain mengubahnya menjadi jalur busway, alternatif lainnya yang dapat dipakai yakni mengubah monorel menjadi Light Rapid Transit (LRT), Soetanto menjelaskan, LRT ini semacam Mass Rapid Transit (MRT) namun kapasitasnya lebih kecil dibanding MRT. LRT ini, kata dia, sudah diterapkan dibeberapa negara seperti Tokyo dan Kuala Lumpur. (Neneng Zubaidah/Koran SI/uky)
Posted by AceN SSCI in this page Click Here
Rabu, 06 Mei 2009
Rabu, 29 April 2009
Tender desain MRT 'digantung'
UPDATE : Keputusan tender Desain MRT diulur dari tanggal 24 April 2009 menjadi 23 Juni 2009
JAKARTA: Departemen Perhubungan kembali mengulur keputusan pemenang tender desain dasar mass rapid transit (MRT) hingga 23 Juli 2009.
Keputusan yang ditempuh melalui perpanjangan validasi proposal tender senilai US$17 juta itu merupakan kedua kali yang dilakukan oleh Dephub. Sebelumnya, Dephub telah mengulur keputusan tersebut dari rencana 23 Januari 2009 menjadi 23 April.
Surat perpanjangan validasi proposal itu ditandatangani oleh ketua panitia pelaksana tender desain dasar MRT Setyo Gunawan per 20 April 2009. Surat yang salinannya diperoleh Bisnis pekan lalu ini ditujukan kepada konsorsium kontraktor peserta lelang.
Dalam masa perpanjangan validasi tersebut, kedua kontraktor terpilih yakni konsorsium Nippon Koei Co Ltd dan konsorsium Katahira Engineers International diminta untuk memperbarui daftar isian proposal tender proyek desain dasar MRT.
Para kontraktor sendiri menyatakan tidak keberatan dengan perpanjangan itu. Menjawab surat perpanjangan tersebut, Katahira-yang dalam penilaian oleh Dephub sebelumnya meraih nilai lebih tinggi dari Nippon-menyatakan tidak keberatan.
"Kami tidak keberatan dan menghormati kebijakan panitia lelang untuk memperbarui isian proposal lelang," tulis Direktur Eksekutif dan Representative Katahira Takashi Okumura dalam surat per 21 April 2009, yang salinanannya juga diperoleh Bisnis.
Perpanjangan masa validasi itu dengan sendirinya, di satu sisi, mementahkan keyakinan Japan International Cooperation Agency (JICA), kreditur proyek senilai total Rp8,5 triliun itu, untuk mendapatkan pemenang final tender desain dasar MRT paling lambat akhir Maret 2009.
Di sisi lain, perpanjangan tersebut juga mengonfirmasi kegagalan Dephub untuk mengumumkan pemenang tender desain dasar pada akhir April ini dan menandatangani kontraknya bulan depan. Risiko yang muncul dari dua sisi itu adalah molornya jadwal pelaksanaan pekerjaan fisik MRT.
Sugiyadi Waluyo, Direktur Lalu Lintas Perkeretaapian Ditjen Kereta Api Dephub, yang dihubungi tadi malam untuk menjelaskan situasi ini, enggan berkomentar. Sementara itu, Dirjen Perkeretaapian Dephub Tunjung Inderawan memilih tidak mengangkat telepon genggamnya.
Namun, atas situasi ini, Tunjung sempat mendesak JICA. "Kami minta JICA segera memberikan kepastian pemenang tender desain dasar, karena perjanjian pinjaman tahap kedua proyek senilai US$450 juta akan ditandatangani hari ini," ujarnya. (Bisnis, 25 Maret)
Jaminan Dephub
Meski risiko molornya pelaksanaan pekerjaan fisik proyek itu terbuka lebar, Tribudi Rahardjo, Direktur Utama PT MRT Jakarta-perusahaan bentukan Pemprov DKI yang akan mengelola pekerjaan fisik proyek itu-mengatakan masih optimistis pekerjaannya selesai tepat waktu.
Tribudi menegaskan pekerjaan fisik MRT tetap dijadwalkan 2010-2015, setelah pekerjaan desain dasar rampung. Untuk kepentingan itu, Dirjen Perkeretaapian Dephub juga telah menjamin tender desain dasar diumumkan akhir April 2009, dan kontraknya ditandatangani Mei 2009.
"Keputusan itu [jadwal pengumuman pemenang tender desain dan jadwal kontrak] diberikan oleh Dirjen Perkeretaapian Dephub dalam pada komite 20 April kemarin. Jadi, kami tetap berpatokan dengan komitmen mereka saja," ujarnya.
Mengenai perpanjangan masa validasi tender, Tribudi berpendapat, hal tersebut merupakan kewenangan Dirjen Perkeretaapian karena pelaksanaan desain dasar menjadi tanggung jawabnya. "Sedangkan kami akan tetap melaksanakan persiapan proyek sesuai dengan jadwal," katanya.
Dalam perkembangan lain, Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Budi Widiantoro menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belana DKI 2009 telah mengalokasikan dana Rp50 miliar untuk pembebasan lahan MRT di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
"Pelaksanaan pembebasan lahan itu kami serahkan kepada tim panitia pembebasan tanah Jakarta Selatan. Saat ini, mereka masih inventarisasi, setelah itu baru proses pembebasan lahannya dilaksanakan." (mia.chitra@ bisnis.co.id)
Originally posted by AceN (SSCI) in http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=638007&page=35
JAKARTA: Departemen Perhubungan kembali mengulur keputusan pemenang tender desain dasar mass rapid transit (MRT) hingga 23 Juli 2009.
Keputusan yang ditempuh melalui perpanjangan validasi proposal tender senilai US$17 juta itu merupakan kedua kali yang dilakukan oleh Dephub. Sebelumnya, Dephub telah mengulur keputusan tersebut dari rencana 23 Januari 2009 menjadi 23 April.
Surat perpanjangan validasi proposal itu ditandatangani oleh ketua panitia pelaksana tender desain dasar MRT Setyo Gunawan per 20 April 2009. Surat yang salinannya diperoleh Bisnis pekan lalu ini ditujukan kepada konsorsium kontraktor peserta lelang.
Dalam masa perpanjangan validasi tersebut, kedua kontraktor terpilih yakni konsorsium Nippon Koei Co Ltd dan konsorsium Katahira Engineers International diminta untuk memperbarui daftar isian proposal tender proyek desain dasar MRT.
Para kontraktor sendiri menyatakan tidak keberatan dengan perpanjangan itu. Menjawab surat perpanjangan tersebut, Katahira-yang dalam penilaian oleh Dephub sebelumnya meraih nilai lebih tinggi dari Nippon-menyatakan tidak keberatan.
"Kami tidak keberatan dan menghormati kebijakan panitia lelang untuk memperbarui isian proposal lelang," tulis Direktur Eksekutif dan Representative Katahira Takashi Okumura dalam surat per 21 April 2009, yang salinanannya juga diperoleh Bisnis.
Perpanjangan masa validasi itu dengan sendirinya, di satu sisi, mementahkan keyakinan Japan International Cooperation Agency (JICA), kreditur proyek senilai total Rp8,5 triliun itu, untuk mendapatkan pemenang final tender desain dasar MRT paling lambat akhir Maret 2009.
Di sisi lain, perpanjangan tersebut juga mengonfirmasi kegagalan Dephub untuk mengumumkan pemenang tender desain dasar pada akhir April ini dan menandatangani kontraknya bulan depan. Risiko yang muncul dari dua sisi itu adalah molornya jadwal pelaksanaan pekerjaan fisik MRT.
Sugiyadi Waluyo, Direktur Lalu Lintas Perkeretaapian Ditjen Kereta Api Dephub, yang dihubungi tadi malam untuk menjelaskan situasi ini, enggan berkomentar. Sementara itu, Dirjen Perkeretaapian Dephub Tunjung Inderawan memilih tidak mengangkat telepon genggamnya.
Namun, atas situasi ini, Tunjung sempat mendesak JICA. "Kami minta JICA segera memberikan kepastian pemenang tender desain dasar, karena perjanjian pinjaman tahap kedua proyek senilai US$450 juta akan ditandatangani hari ini," ujarnya. (Bisnis, 25 Maret)
Jaminan Dephub
Meski risiko molornya pelaksanaan pekerjaan fisik proyek itu terbuka lebar, Tribudi Rahardjo, Direktur Utama PT MRT Jakarta-perusahaan bentukan Pemprov DKI yang akan mengelola pekerjaan fisik proyek itu-mengatakan masih optimistis pekerjaannya selesai tepat waktu.
Tribudi menegaskan pekerjaan fisik MRT tetap dijadwalkan 2010-2015, setelah pekerjaan desain dasar rampung. Untuk kepentingan itu, Dirjen Perkeretaapian Dephub juga telah menjamin tender desain dasar diumumkan akhir April 2009, dan kontraknya ditandatangani Mei 2009.
"Keputusan itu [jadwal pengumuman pemenang tender desain dan jadwal kontrak] diberikan oleh Dirjen Perkeretaapian Dephub dalam pada komite 20 April kemarin. Jadi, kami tetap berpatokan dengan komitmen mereka saja," ujarnya.
Mengenai perpanjangan masa validasi tender, Tribudi berpendapat, hal tersebut merupakan kewenangan Dirjen Perkeretaapian karena pelaksanaan desain dasar menjadi tanggung jawabnya. "Sedangkan kami akan tetap melaksanakan persiapan proyek sesuai dengan jadwal," katanya.
Dalam perkembangan lain, Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Budi Widiantoro menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belana DKI 2009 telah mengalokasikan dana Rp50 miliar untuk pembebasan lahan MRT di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
"Pelaksanaan pembebasan lahan itu kami serahkan kepada tim panitia pembebasan tanah Jakarta Selatan. Saat ini, mereka masih inventarisasi, setelah itu baru proses pembebasan lahannya dilaksanakan." (mia.chitra@ bisnis.co.id)
Originally posted by AceN (SSCI) in http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=638007&page=35
Selasa, 28 April 2009
Dukuh Atas Interchange Station - Jakarta's Future Public Transportation Hub
eMotions
experiencing the motions
Stasiun Interchange Dukuh Atas adalah stasiun intermoda 5 lantai, dengan usaha merangkum dan menghubungkan gerakan manusia dari satu transportasi ke transportasi lainnya.
Dibanding dengan menghadirkan tipologi stasiun yang biasanya, stasiun ini berusaha menghadirkan pengalaman baru dalam bertransportasi.
Di tengah kepadatan dan keriuhan transportasi, stasiun ini menghadirkan hiburan dan teknologi, sehingga pengunjung dapat tetap bekerja, bermain, bersinggah lewat business center, fasilitas publik, hiburan, retail,
dan taman terbuka yang dapat dipakai sebagai tempat menikmati ruang hijau yang semakin hilang di Jakarta.
Station Rendering
experiencing the motions

Dibanding dengan menghadirkan tipologi stasiun yang biasanya, stasiun ini berusaha menghadirkan pengalaman baru dalam bertransportasi.
Di tengah kepadatan dan keriuhan transportasi, stasiun ini menghadirkan hiburan dan teknologi, sehingga pengunjung dapat tetap bekerja, bermain, bersinggah lewat business center, fasilitas publik, hiburan, retail,
dan taman terbuka yang dapat dipakai sebagai tempat menikmati ruang hijau yang semakin hilang di Jakarta.
Station Rendering


















original post by : AceN (Skyscrapercity Indonesia)
click here to view the original post : http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=35812072#post35812072
Label:
Busway,
Jakarta Transportation Hub,
Monorail,
MRT
Senin, 27 April 2009
Belum Ekonomis, Tender 11 Ruas Tol Menggantung

Jakarta - Rencana Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menggelar tender 11 ruas jalan tol belum dapat terealisasi dalam waktu dekat ini.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Nurdin Manurung kepada detikcom di kantor BPJT, Jakarta, Rabu, (8/4/2009)
Nurdin menuturkan, 11 ruas jalan tersebut belum bisa ditender karena kelayakan finansial yang masih di bawah 16%. Akibatnya para investor belum berani untuk ikut serta dalam tender pembangunan jalan tol tersebut.
"Sementara ini masih evaluasi, karena secara finansial kelayakannya masih di bawah 16%," ujar Nurdin.
Kelayakan finansial adalah tolak ukur sejauh mana jalan tol tersebut dapat memberikan keuntungan secara ekonomis, apabila telah dioperasikan.
Tingkat kelayakan finansial tiap-tiap jalan tol pastinya tidak selalu sama. Nantinya, ruas jalan tol yang kelayakan ekonominya sudah memenuhi syarat, yakni di atas 16% dan juga dianggap akan memberikan keuntungan pada investor, pengerjaannya akan diserahkan pada swasta.
Ke-11 ruas jalan tol tersebut adalah, Medan-Binjai (15,8 km), Medan-Tebing Tinggi (60 km), Soreang-PAsir Koja (15 km), Cileunyi-Sumedang (25 km, Palembang-Indralaya (22 km), Pekanbaru-Dumai (40 km), Tegi Neneg-babatan (51 km), Serangan-Tanjung Benoa (7,5 km), Pandaan-Malang (37 km), Sukabumi Ciranjang (31 km)dan Manado-Bitung (46 km).
Minta Dukungan Pemerintah
Agar proses tender 11 ruas jalan tol itu lancar, BPJ pun meminta dukungan pemerintah.
Kendalanya karena masih adanya beberapa ruas dari 11 Ruas Jalan Tol yang belum layak secara finansial untuk ditenderkan, sehingga untuk merealisasikan tendernya, dibutuhkan sunk cost, yakni biaya investasi yang hilang sebagai bentuk dukungan pemerintah sehingga ruas jalan tol tersebut layak secara finansial.
"Sebenarnya sudah bisa diproses apabila ada dukungan dari pemerintah, melalui Departement Keuangan," ujarnya.
Karenanya, Nurdin berharap, ruas jalan tol yang dianggap tidak layak secara finansial sehingga tidak menarik minat para investor, dapat di ambil alih pendanaan awalnya oleh pemerintah, sehingga jalan tol tersebut layak secara finansial.
Program tersebut dianggap menguntungkan, dibanding harus menanggung seluruh biaya investasi pada ruas yang tidak menguntungkan tersebut.
Karenanya, masih menurut Nurdin, sampai saat ini pihaknya hanya bisa melakukan evaluasi terhadap ke 11 ruas jalan tol tersebut, agar kedepannya menjadi lebih baik, sehingga dapat menarik minat investor untu mengerjakannya.
(bgj/lih)
Tempo Scan Tower, Jakarta

Location: next to Gran Melia. They're demolishing the old structure (Bina Mulia), hoarding and billboard to appear soon..
----------------------------------------------------
Posted in http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=857624 by Alvin (Skyscrapercity Indonesia)
Jumat, 24 April 2009
Ganti Rugi Monorel Akan Selesai Dua Bulan
Penyelesaian masalah ganti rugi investasi PT Jakarta Monorel (PT JM) belum menemukan titik temu. Sebab hasil penilaian konsultan hukum masih dalam proses review.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) baru pekan ini akan melaporkan hasil evaluasi lanjutan tentang boleh tidaknya Pemprov DKI membayarkan nilai investasi yang telah dikeluarkan PT JM.
Kendati begitu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan, dalam waktu dua bulan ke depan permasalahan ini rampung.
Sebelum memberikan ganti rugi ke PT JM, DKI meminta bantuan konsultan independen untuk menilai segi hukum pelaksanaan ganti rugi investasi tersebut. "Hasil kajian dari konsultan hukum belum ada laporannya. Tetapi untuk hasil kajian lanjutan BPKP pekan ini akan kita terima," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Muhayat di Balaikota DKI, Rabu, 8 April 2009.
Hasil kajian lanjutan BPKP dilakukan, kata Muhayat, karena telah ada pergantian kepala perwakilan BPKP DKI. Kemudian kepala perwakilan BPKP DKI yang baru melakukan review terhadap hasil kajian pertama.
Sehingga ada penundaan penyelesaian pembayaran ganti rugi investasi yang digunakan untuk mendirikan tiang-tiang pancang di sepanjang Jl Rasuna Said dan Senayan.
Selain itu, Pemprov DKI juga tidak menginginkan tiang-tiang pancang monorel yang telah terpasang sepanjang Jl H Rasuna Said, Jakarta Selatan dan kawasan Senayan dibiarkan menjadi monumen tak bertuan.
Rencananya, penyelesaian pembangunan fisik monorel sebagai salah satu mass rapid transit (MRT) akan diintegrasikan dengan pola transportasi makro yang tengah dibangun secara bertahap. Paling tidak, Pemprov DKI akan meneruskan pembangunan green line monorel dan subway di blue line.
Penyelesaian proyek pembangunan monorel memang telah melalui jalan panjang. Awalnya, proyek ini diserahkan kepada perusahaan Malaysia yaitu Mtrans pada tahun 2003.
Pembangunan konstruksi sempat berjalan pada Juni 2004, namun tiga minggu kemudian pembangunan tertunda. Setelah memorandum of understanding (MoU) dengan Mtrans dibatalkan, Pemprov DKI memberikan kepada Omnico, konsorsium nomor satu di Singapura.
Namun, lagi-lagi pada Juli 2005, Pemprov DKI membatalkan MoU dengan Omnico dan menggantikanya dengan konsorsium perusahaan domestik yaitu gabungan perusahaan PT Bukaka Teknik utama, PT INKA, dan Siemens Indonesia.
Terakhir, di penghujung 2005, proyek monorel dilimpahkan ke PT JM yang ke depannya tidak mampu mengumpulkan pendanaan investasi sebesar USS 144 juta dari total dana investasi sebesar USS 480 juta.
• VIVAnews
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) baru pekan ini akan melaporkan hasil evaluasi lanjutan tentang boleh tidaknya Pemprov DKI membayarkan nilai investasi yang telah dikeluarkan PT JM.
Kendati begitu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan, dalam waktu dua bulan ke depan permasalahan ini rampung.
Sebelum memberikan ganti rugi ke PT JM, DKI meminta bantuan konsultan independen untuk menilai segi hukum pelaksanaan ganti rugi investasi tersebut. "Hasil kajian dari konsultan hukum belum ada laporannya. Tetapi untuk hasil kajian lanjutan BPKP pekan ini akan kita terima," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Muhayat di Balaikota DKI, Rabu, 8 April 2009.
Hasil kajian lanjutan BPKP dilakukan, kata Muhayat, karena telah ada pergantian kepala perwakilan BPKP DKI. Kemudian kepala perwakilan BPKP DKI yang baru melakukan review terhadap hasil kajian pertama.
Sehingga ada penundaan penyelesaian pembayaran ganti rugi investasi yang digunakan untuk mendirikan tiang-tiang pancang di sepanjang Jl Rasuna Said dan Senayan.
Selain itu, Pemprov DKI juga tidak menginginkan tiang-tiang pancang monorel yang telah terpasang sepanjang Jl H Rasuna Said, Jakarta Selatan dan kawasan Senayan dibiarkan menjadi monumen tak bertuan.
Rencananya, penyelesaian pembangunan fisik monorel sebagai salah satu mass rapid transit (MRT) akan diintegrasikan dengan pola transportasi makro yang tengah dibangun secara bertahap. Paling tidak, Pemprov DKI akan meneruskan pembangunan green line monorel dan subway di blue line.
Penyelesaian proyek pembangunan monorel memang telah melalui jalan panjang. Awalnya, proyek ini diserahkan kepada perusahaan Malaysia yaitu Mtrans pada tahun 2003.
Pembangunan konstruksi sempat berjalan pada Juni 2004, namun tiga minggu kemudian pembangunan tertunda. Setelah memorandum of understanding (MoU) dengan Mtrans dibatalkan, Pemprov DKI memberikan kepada Omnico, konsorsium nomor satu di Singapura.
Namun, lagi-lagi pada Juli 2005, Pemprov DKI membatalkan MoU dengan Omnico dan menggantikanya dengan konsorsium perusahaan domestik yaitu gabungan perusahaan PT Bukaka Teknik utama, PT INKA, dan Siemens Indonesia.
Terakhir, di penghujung 2005, proyek monorel dilimpahkan ke PT JM yang ke depannya tidak mampu mengumpulkan pendanaan investasi sebesar USS 144 juta dari total dana investasi sebesar USS 480 juta.
• VIVAnews
Citraland Celebes - Makassar

Setelah menuai kesuksesan bisnis propertinya di beberapa kota di wilayah KTI, di antara-nya Citra Bukit Indah Balikpapan, Citraland City Manado, dan Citraland City Banjarmasin. Grup Ciputra kemudian kembali menggagas pengembangan bisnis propertinya deng-an melakukan ekspansi ke Makassar. Pengembangan tersebut dilakukan melalui kehadiran Citraland Celebes Makassar, suatu kawasan perumahan berwawasan lingkungan dengan lokasi yang cukup strategis, di kawasan Hertasning Baru. Pengembangan kawasan ini menggunakan konsep The Art of Green Living dan rencananya akan direalisasikan pada tahun ini, di atas lahan seluas 30 hektar dengan menggandeng beberapa bank dalam menunjang Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).
The Art of Green Living
Untuk penggunaan konsep The Art of Green Living, dapat dilihat dari Green Architecture yang implementasinya pada desain rumah di Citraland Celebes Makassar. Seperti desain ramah lingkungannya yang didesain sedemikian rupa untuk memberikan akses udara dalam menyejukkan ruangan. Desain lampu akan memberikan penerangan yang efisien di setiap sudut ruangan, atap yang didesain khusus agar memiliki sudut kemiringan yang tepat sehingga dapat menghindarkan panas sekalipun tidak menggunakan AC. Selain itu akan dikembangkan juga fasilitas restoran, kafe, bank, ATM, sekolah dan sarana lainnya guna memudahkan penghuni yang bermukim di dalam Citraland Celebes Makassar.
Konsep Taman
Pengembangan kawasan Citraland Celebes Makassar juga memberikan keunggulan-keunggulan yang cukup fantastik buat user yang akan menempati kawasan ini. Misalnya keberadaan empat taman unik yang mengusung tema-tema berbeda. Seperti Flower Garden, taman yang menawarkan keragaman koleksi bunga indah dan segar. Sangat cocok dijadikan taman rekreasi bersama keluarga. Ada Nature Garden, taman yang dipenuhi pepohonan rindang dan dilengkapi bangku-bangku taman, sangat nyaman dan teduh bagi penghuni kawasan tersebut nantinya. Ada juga Botanica Garden Park, taman yang memiliki pemanandangan indah, juga taman Fruit Orchad, yakni taman dengan aneka jenis buah tropis yang bisa dinikmati penghuni. Selain fasilitas taman, kawasan ini juga menyediakan beragam fasilitas lainnya sebagai kawasan mandiri misalnya Wi-Fi, jalur sepeda, dan kelab keluarga. Jalanan kompleks perumahan didukung taman penadah air hujan sebagai sistem alami pengelolaan air, penerangan jalan umum yang menggunakan solar cell, lampu LED hemat energi, sistem pengamanan yang terjamin melalui kamera pengawas selama 24 jam penuh (CCTV), tombol tanda darurat dan kartu akses elektronik saat memasuki kawasan Citraland Celebes Makassar.
Menurut Deputy Project Manager Citraland Celebes Makassar, Lauw Hendra, pengembangan kawasan teduh ini sebenarnya berkonsep “hijau” di mana kawasan-kawasan yang dulunya gersang dibangun seiring digalakkannya “Go Green” sebagai bagian dari antisipasi pemanasan global dunia. Ke depan, kawasan ini diprediksi akan menjadi kawasan perumahan hijau terbesar di Kawasan Timur Indonesia.
Mitra Lokal
Citraland Celebes Makassar mulai dikembangkan dengan menggandeng mitra lokal. Bagaimanapun, pengemba-ngan Makassar harus melibatkan potensi daerah. Makanya, PT. Graha Celebes Realty terlibat sebagai salah satu developer yang berkompeten dalam merealisasikan kawasan teduh itu. Developer akan mengembangkan kurang lebih 500 unit rumah mewah dua tingkat, dengan pembagian beberapa tahap. Tahap pertama Green Meadow, dan tahap berikutnya Red Burgundy.
Tidak bisa dipungkiri jika kehadiran Citraland Celebes semakin menyemarakkan hunian eksklusif di Makassar, juga sebagai salah satu ikon kota megapolitan dengan potensi investasi yang cukup menjanjikan.
sumber: Makassar Terkini
Langganan:
Postingan (Atom)